Medan - Ketika publik berharap pada ketegasan hukum, justru aroma pembiaran menyeruak dari wilayah hukum Polres Medan labuhan Mafia solar diduga kembali beraksi dengan leluasa di SPBU sejahtera 142021122 martubung Jl. Pancing I No.72, Besar, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara
Ironisnya, aktivitas ini terjadi di tengah gencarnya Polda Sumut melakukan operasi pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Lalu, kemana aparat Polres Medan labuhan saat ini??
Terpantau dimalam hari, sebuah mobil bak kuning terekam kamera tengah mengisi solar subsidi dalam jumlah besar. Tanpa ada antrian hanya mobil tersebut yang terus menyedot ribuan liter solar yang ada di SPBU tersebut,sungguh hebat bukan ??
Tak tanggung-tanggung, kendaraan tersebut memuat enam ton solar yang akan dikirim ke kawasan industri Medan Belawan — jelas bukan peruntukannya.
Setelah digali lebih dalam informasi didapatkan dari salah satu pegawai SPBU tersebut, silahkan tanyak sama Bang Lubis aja. Muatan enam ton, Bang, mau dibawa ke Medan Belawan,dan kalau yang saya tau ini punya bg david Acik gitu bg” ucap si pegawai sambil menolak menyebut identitas. Nama ‘Bang Lubis’ pun menyeruak sebagai sosok di balik pengaturan distribusi ilegal ini.
Pengisian solar di jam-jam rawan menandakan modus klasik: sembunyi dalam terang. Pertanyaannya, bagaimana mungkin praktik sejelas ini bisa berlangsung tanpa terendus atau ditindak oleh aparat Polres Medan labuhan
Hingga berita ini diturunkan,tak membuahkan hasil. Tak ada jawaban.dari pihak terkait Tak ada klarifikasi. Keheningan ini menciptakan pandangan buruk dan membuka ruang kecurigaan: benarkah Polres Medan labuhan tidak tahu, atau justru memilih tutup mata?
Situasi ini seharusnya menjadi alarm keras bagi Kapolda Sumatera Utara, whisnu Hermawan Bila keseriusan pemberantasan mafia BBM ingin nyata di mata publik, maka tindakan tegas terhadap jajarannya yang abai adalah keniscayaan.
Solar subsidi bukan komoditas sembarangan. Ia adalah bentuk keberpihakan negara pada rakyat kecil: petani, nelayan, dan transportasi publik. Ketika BBM bersubsidi jatuh ke tangan industri melalui jalur ilegal, maka negara bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga dikhianati dari sisi keadilan sosial.
UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 serta Perpres No. 191 Tahun 2014 jelas menyebutkan bahwa penyalahgunaan BBM bersubsidi adalah kejahatan. Maka, jika penegakan hukum tidak berjalan, apa lagi yang bisa dipercaya publik dari lembaga penegak hukum?
Pertamina sebagai pemilik lisensi SPBU memiliki peran vital dalam mengawasi distribusi BBM. Bila terbukti ada kongkalikong antara pengelola SPBU dan mafia BBM, tidak ada alasan untuk tidak mencabut izinnya. Tindakan setengah hati hanya akan memperpanjang napas mafia dan mengikis kepercayaan rakyat.
Mafia solar bukan sekadar kriminalitas biasa — ini kejahatan terorganisir yang menantang otoritas negara. Dan ketika aparat lokal diduga terlibat atau abai, maka intervensi atasan adalah bentuk penyelamatan.
Untuk itu diminta Kapolda Sumut dan pomdam 1/BB segera bertindak tegas tangkap semua mafia solar yang meresahkan dan BPH migas harus tutup SPBU 142021122.
Darma m
